oleh

Kuasa Hukum Kakam Depokrejo Ungkap Masyarakat Lamteng Mulai Melek Hukum


BANDARLAMPUNG – Kuasa Hukum Kepala Kampung Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah (Lamteng), yang diwakili Tua Alpaolo Harahap, S.H, M.H, Dicky Julian Saputra, S.H, dan Siti Hapsari Dyah Anggraeni, S.H, yang merupakan para advokat dari Law Firm Tosa & Partner’s atau yang top disebut “Pengacara Kampung”, berterima kasih atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung, yang menolak gugatan dari dua perangkat Kampung Depokrejo, Selasa (28/04/2020) lalu.

Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya Eddy Ribut Harwanto, Merwansyah, M. Arsad Lakoni, dari Law Office Eddy R Harwanto & Asosiasi Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, pada sidang sebelumnya mengatakan, pemberhentian kedua perangkat kampung, melalui SK Kepala Kampung Depokrejo, yang juga direkomendasikan oleh Camat Trimurjo, telah melanggar UU dan edaran Menteri Dalam Negeri serta edaran Bupati. Oleh karenanya, tim kuasa hukum duo Eks perangkat kampung setempat meminta kepada Bupati Lampung Tengah untuk mengevaluasi camat dan Kepala Kampung Depokrejo.

“Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memberikan putusan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima. Hal tersebut disambut suka cita oleh tim kuasa hukum kepala kampung,” ujar Tua Alpaolo Harahap, S.H, M.H, Direktur Law Firm Tosa & Partner’s.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung, imbuh Alpa, sudah sesuai dengan keinginan dari kliennya. Sebab, menurut Alpa, pemberhentian atas dua perangkat Kampung Depokrejo dirasa telah sesuai prosedur regulasi yang ada di Pemkab Lampung Tengah.

“Dengan adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung ini, semakin mengokohkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh klien kami tersebut tidak salah dan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atas SK yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan kampung di Lampung Tengah ini, menegaskan telah banyak masyarakat yang melek hukum. Ini sebagaimana keinginan dari pemerintah daerah yakni berkurangnya angka masyarakat yang buta hukum, serta mengedepankan hukum sebagai panglima, dan bukan mengedepankan hukum rimba yang asal-asalan,” katanya.

Baca Juga :  Dianiaya, Jurnalis Lamteng Polisikan Oknum Aparat Kampung Rejo Asri

Senada, Dicky Julian Saputra dan Siti Hapsari Dyah Anggraeni berharap kepada seluruh pejabat desa, khususnya yang ada di Lampung Tengah, dengan adanya gugatan ke PTUN Bandar Lampung oleh eks perangkat pemerintahan kampung, merupakan pelajaran bagi seluruh pejabat kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

“Pesan kami kepada para aparatur pemerintahan tingkat kampung, agar hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dan semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua,” tandasnya. (Sur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed